Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

 Bantuan Langsung Sementara Pemerintah (BLSM) merupakan suatu program pemerintah dalam rangka kebijakan untuk menaiki harga BBM Bersubsidi. Bantuan ini bersifat sementara, bantuan ini ditujukan kepada masyarakat miskin. Pemerintah mengadakan BLSM karena ingin membantu rakyat miskin terutama dalam hal financial. Pada dasarnya BLSM itu tidak jauh berbeda dengan BLT, mungkin namanya saja yang
berbeda.

          Bantuan ini akan diberikan langsung oleh pemerintah kepada rakyat miskin ketika harga BBM bersubsidi naik. Namun program ini mendapat pro kontra dari banyak pihak terutama partai – partai yang berada dalam kabinet Indonesia jilid II.

          Penyaluran dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai hanya akan menjadi instrumen politik dalam meningkatkan citra partai. Kebijakan pemberian kompensasi ini akan diklaim sebagai kebijakan para menteri dari partai yang mendorong kompensasi tersebut.

          Partai-partai yang mendorong kompensasi juga akan memanfaatkan momentum itu. Kader partai yang duduk di kementerian akan mengklaim kompensasi itu sebagai program yang bersangkutan. Sebelum rencana pemberian kompensasi itu terealisasi pun, sudah ada menteri yang mengklaim kompensasi tersebut sebagai kebijakannya. Muatan politik sangat kental mewarnai kebijakan pemberian kompensasi tersebut.
"Muatan politiknya terlalu tinggi. Partai-partai akan memanfaatkan untuk elektabilitas, menarik simpati publik.

          Selain itu juga dikhawatirkan pemberian kompensasi ini akan tidak efektif dalam pendistribusiannya nanti. Ketika penyaluran kompensasi tidak efektif, lanjutnya, saat itulah partai politik bermain merebut simpati rakyat dengan berperan seolah serius mengawasi pendistribusian tersebut.
"Ketika distribusi di lapangan bermasalah, partai-partai akan serius mengawasi. Ini kan distribusi menyentuh masyarakat, berhadapan langsung parpol dengan konstituen, di situlah bermain, pemberian kompensasi, seperti dalam bentuk BLSM, justru tidak mendidik masyarakat.
"Bentuk kompensasi kan hanya berganti bungkus, tidak mencerdaskan masyarakat, dulu ada BLT, sekarang BLSM, sama saja.
Seperti diberitakan, seiring dengan rencana menaikkan harga BBM, pemerintah mengajukan empat opsi kompensasi, yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin. Total dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yang disepakati Rp 27,9 triliun.

          Pemerintah bersikap, kenaikan harga BBM hanya akan dilakukan setelah adanya kepastian persetujuan DPR terkait adanya dana kompensasi yang diajukan pemerintah melalui APBN Perubahan tahun 2013. Tanpa adanya kompensasi, pemerintah masih terus akan menunda kenaikannya. Rencana kenaikan harga BBM ini disepakati Sekretaris Gabungan Koalisi, kecuali Partai Keadilan Sejahtera.

          Pemberian BLSM berdampak buruk bagi masyarakat miskin karena mengakibatkan ketergantungan. Mereka dikhawatirkan tidak dapat berbuat apa-apa dan berpikir kritis mengingat BLSM menempatkan masyarakat miskin sebagai penerima bantuan. Seharusnya pemerintah itu lebih banyak membuka lapangan pekerjaan bukan memberikan sesuatu yang instan dan akan lebih baik jika kompensasi dibuat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang lebih sistematis dan tepat sasaran.

          Kenaikan harga BBM perlu kajian matang dan mendalam sebelum diberlakukan. Kenaikan harga BBM pun harus diikuti oleh upaya-upaya mitigasi demi menjaga daya beli masyarakat miskin. "Ini karena inflasi yang naik berpotensi menambah empat juta orang miskin baru."
Terkait kuota BBM bersubsidi, salah satu partai yang berada pada koalisi yaitu Partai Gerindra mengingatkan pemerintah untuk menjaga besaran volume 48 juta kiloliter yang telah disepakati. Sebab berkaca pada 2012, subsidi yang awalnya ditetapkan 40 juta kl, pada akhir tahun melonjak menjadi 45 juta kl. "Kuota jebol menyumbangkan defisit anggaran," kata Francis.

          Agar penyaluran tepat sasaran, BLSM menjadi perhatian dari aparat hukum seperti KPK dan lembaga hukum lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu pemerintah harusnya berusaha menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri.